BogorInNews.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari menghadiri kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology atau GovTech Indonesia yang dilaunching oleh Presiden Joko Widodo dengan nama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech INA Digital diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mewujudkan keterpaduan layanan publik dalam integrasi layanan publik pemerintah pusat, kementerian, instansi, lembaga, serta pemerintah daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Hadir mewakili Pemkot Bogor, Hery Antasari mengatakan bahwa Kota Bogor siap untuk mengikuti dan menjalankan arahan Presiden Joko Widodo, diantaranya dalam hal kesiapan talenta digital atau sumber daya ASN digital serta sosialisasi.
“Insya Allah Kota Bogor bisa mengikuti dan siap menjalankan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” katanya.
SPBE Summit 2024 dan launching GovTech INA Digital ini, lanjut Hery, merupakan semacam holding digitalisasi pada sektor pemerintahan untuk mengintegrasikan data dan layanan menjadi terpusat.
Sehingga, sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa tidak boleh lagi ada pembuatan aplikasi baru pada tahun ini.
“Arahan Pak Presiden itu clear bahwa tidak ada lagi membuat aplikasi, karena di Indonesia ini sudah ada 27.000. Jadi kalau (layanan melalui aplikasi/platform) tidak berbentuk integrasi ataupun tidak diintegrasikan dengan GovTech INA Digital, maka tidak diperkenankan kembali adanya anggaran APBD untuk membuat aplikasi,” ujarnya setelah mengikuti arahan presiden.
Dalam SPBE Summit 2024 dan peluncuran Government Technology atau GovTech Indonesia yang diberi nama INA Digital, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi dan menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi harus melayani bukan mempersulit dan bukan memperlambat.
Sehingga lanjut Presiden Jokowi, seharusnya yang menjadi tolak ukur dari sebuah capaian adalah kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelayanan dalam kemudahan mengurus segala sesuatu.
“Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ini ada kurang lebih ada 27.000 aplikasi, ada 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri yang kerjanya juga sendiri sendiri. Nggak akan mungkin terjadi adanya mempermudah, mempercepat tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih,” kata Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa, mulai tahun ini, seperti apa yang sudah disampaikan pada awal Januari lalu agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi baru.
Dari data yang yang masuk dan sudah melalui pengecekan disaat merumuskan anggaran, Presiden Joko Widodo menyebut anggaran membuat aplikasi atau platform mencapai Rp 6,2 Triliun.
“Di satu kementerian ada yang lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan, karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi. Sama seperti di daerah ganti gubernur, ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek, itu yang kita hentikan tidak boleh diteruskan lagi,” tegasnya.
Mengutip laporan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, Presiden Jokowi mengingatkan kembali bahwa yang harus diperkuat Indonesia adalah digital publik infrastruktur yang merupakan ‘jalan tol’ untuk digitalisasi layanan publik negara.
“Kita harus juga memperkuat transformasi GovTech satu portal terintegrasi yang kita namakan INA digital, yang di situ ada layanan pendidikan, kesehatan, ada layanan izin usaha, perpajakan dan lainnya. Memang ini tahap awal kita memulai, tapi tidak apa karena memang migrasinya harus bertahap, tapi yang penting dimulai dulu. ASN digitalnya disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, kemudian perbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap,” katanya.
“Setiap kementerian lembaga dan Pemda harus bersama-sama melakukan integrasi. TIdak boleh ada lagi alasan ini alasan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, data milik pemda saya, jadi tidak boleh lagi. Tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris. Jadi sekali lagi tinggalkan praktik-praktik lama,” tambah Jokowi.
Menparb Abdullah Azwar Anas dalam laporan mengatakan bahwa pasca-peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut. Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024.
Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian dan layanan aparatur negara.
“Maka sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Disinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya mensyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,” ujarnya.
“Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru, di mana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric, seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial dan masih banyak lagi,” kata Anas.
Percepatan ini lanjutan Anas didasari oleh Peraturan Presiden yang dikeluarkan pada 22 Desember 2023 yang menetapkan Perpres 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.
“Yang itu semua memfasilitasi ekosistem nasional yang memfasilitasi GovTech sebagai kunci dari percepatan dan keberlanjutan,” ujarnya.
