BogorInNews – Penyerapan aspirasi masyarakat III tahun 2024 oleh anggota MPR RI Fraksi Gerindra Hj Endang Setyawati Thohari berlangsung meriah dengan dihadiri ratusan warga Kota Bogor di Gedung Poetri Ballroom, Kota Bogor pada Minggu 15 Desember 2024. Kali ini Endang Thohari didampingi Sofyan menyampaikan materi hubungan antar lembaga negara, turut hadir beberapa anggota DPRD Kota Bogor dan perwakilan perangkat daerah.
Endang Thohari menuturkan, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (RI), hubungan antar lembaga negara merupakan salah satu aspek fundamental untuk menjamin keberlangsungan demokrasi, keadilan dan pemerintahan yang efektif. Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi strategis, MPR RI memegang peranan penting dalam menjaga keharmonisan antar lembaga negara demi terwujudnya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
“Seiring dengan perkembangan dinamika politik, hubungan antar lembaga negara sering kali menghadapi berbagai tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi serta konflik kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hubungan ini dapat dikelola secara konstruktif dan harmonis dari perspektif seorang legislator MPR RI,” ungkap Endang dalam pemaparannya.
Endang menjelaskan, untuk peran MPR RI, sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR RI mengemban tanggung jawab besar dalam mewakili suara rakyat. Fungsi utama MPR RI diantaranya yaitu pengawal konstitusi, pemersatu lembaga negara, jembatan perbedaan dan peran legislator dalam hubungan antar lembaga negara.
“Tantangan dalam hubungan antar lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dalam sistem pemerintahan suatu negara seringkali menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Tiga tantangan utama yang sering muncul adalah tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi dan konflik kepentingan,” jelasnya.
Endang melanjutkan, namun ada solusi untuk meningkatkan hubungan antar lembaga negara, pertama peningkatan pemahaman konstitusi dengan peningkatan pemahaman konstitusi adalah langkah penting untuk memperbaiki hubungan antar lembaga negara. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur bagi para pejabat negara, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
“Kedua penguatan mekanisme mediasi
MPR memiliki potensi besar untuk berperan sebagai mediator dalam konflik antar lembaga negara. Sebagai lembaga yang merepresentasikan seluruh elemen bangsa, MPR dapat mengembangkan mekanisme mediasi yang efektif,” terangnya.
Masih kata Endang, ketika adalah reformasi regulasi yang merupakan solusi jangka panjang untuk memastikan hubungan antar lembaga negara berjalan harmonis. Langkah ini mencakup penyempurnaan aturan yang mengatur interaksi antar lembaga negara.
“Hubungan antar lembaga negara merupakan elemen fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan, harmoni, dan efektivitas tata kelola negara,” tambah Endang.
Ia membeberkan, dalam perannya, MPR RI memiliki tanggung jawab strategis sebagai pengawal konstitusi, pemersatu lembaga negara dan penyelesai konflik, dengan mengutamakan prinsip musyawarah demi tercapainya tujuan nasional.
“Tantangan utama, seperti tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi dan konflik kepentingan, menegaskan pentingnya perbaikan regulasi, penguatan mekanisme mediasi, serta peningkatan pemahaman konstitusi di kalangan pejabat negara,” pungkasnya.(NDI)
