BogorInNews – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumpulkan semua kepala daerah SeJawa Barat di Bale Pakuan, Kecamatan Bogor Tengah untuk membahas terkait program nasional yakni makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jawa Barat pada Senin 29 September 2025.
Hasilnya Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM secepatnya membentuk Satuan Petugas (Satgas) pengawasan MBG di setiap kabupaten dan kota.
“Ya, ada beberapa hal yang akan dilakukan di Jawa Barat terkait MBG ini. Akan dibentuk Satgas, nah satgas itu bertugas untuk mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan,” ungkap KDM kepada wartawan usai pertemuan.
KDM melanjutkan, mulai dari penyiapan bahan baku, proses memasak, jam masak hingga sampai pengiriman bahannya.
“Tentunya sampai mencicipi juga. Jadi yang mencicipi tidak boleh guru. Yang mencicipi adalah tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan disiapkan,” ungkap KDM didampingi beberapa perwakilan kepala daerah yaitu Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin dan Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb.
KDM menjelaskan, Pemprov Jawa Barat juga akan membentuk lembaga aduan disetiap kabupaten atau kota. Lembaga aduan ini dibentuk untuk menerima aduan makanan yang disiapkan disekolah.
“Nanti guru atau siswa boleh mengadukan tentang satu kualitas makanan. Dua kuantitas makanan atau porsinya. Penyedia MBG atau dapur MBG saya ingatkan untuk memerhatikan porsi makanan. Penyedia tidak boleh mengurangi porsi yang sudah disepakati. Porsi makanan MBG ini senilai 10 ribu. Artinya nilai makanan yang diterima oleh harus 10 ribu. Kalau berkurang impilkasinya 3 yang disiapkan oleh tim. Pertama sanksi administratif, kedua adalah penghentian sebagai mitra dan ketiga pidana korupsi,” jelasnya.
KDM berharap kedepannya program MBG di Jawa Barat ini bisa terlaksana dengan baik.
“Ketiga hal itu menjadi fokus kami, sehingga penyelenggaraan MBG kedepan lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang mengumpulkan semua kepala daerah SeJawa Barat dengan kepala BGN Dadan Hindayana langsung dan para kepala SPPG untuk menyamakan persepsi terkait kondisi terkini MBG.
“Karena banyak kasus-kasus keracunan MBG, selanjutnya banyak keluhan masyarakat yang perlu kami respon dengan baik. Kesimpulannya, sebagian besar para kepala daerah dengan regulasi yang ada Perpres 83 tentang BGN kurang tersampaikan kewenangan daerah untuk perannya sampai sejauh mana. Pertanyaannya adalah kewenangan Pemkot Bogor dan yang mengawasi SOP di dapur-dapur ini siapa,” terang Jenal.
“Nah pak Gubernur Jawa Barat akhirnya membuat keputusan dengan membentuk satgas atau tim pengawasan yang nanti akan disepakati tandan tangan nya Gubenur Jawa Barat dan kepala BGN dan kepala daerah mengetahui juga melaksanakannya. Ini semata untuk percepatan program yang baik tetapi pengawasan dibawah harus dibantu pemerintah daerah,” tambah Jenal.
Jenal menjelaskan, karena tidak menutup kemungkinan ada dapur yang lalai dan tidak Memenuhi Standard Operating Procedure (SOP), itu fakta apa yang terjadi menu yang kurang layak dan ada yang keracunan.
“Saya rasa itu perlu kami perbaiki, pemerintah daerah harus berperan dan kami minta ke BGN, mana tupoksi kami untuk membantu pengawasan program yang sangat baik ini,” pungkasnya.(REK)
