BogorInNews – Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi Partai Gerindra Nasya Kharisa Lestari menegaskan untuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Bogor harus tepat sasaran, karena itu aparatur wilayah harus peka melihat kondisi sebenarnya di lapangan.
“Ya, terkait dengan pembagian Bansos ini harus berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) RI nomor 79 tahun 2025 yang intinya daerah tidak terikat dangan mekanisme desil,” ungkap Nasya kepada wartawan pada Rabu (17/6/2026).
Nasya berharap mekanisme bantuan kepada masyarakat, utamanya harus berpedoman pada kondisi riil masyarakat ataupun kondisi sosial ekonomi yang melekat dalam kehidupan mereka.
“Artinya yang benar-benar tidak mampu jangan sampai tidak tersentuh, karena tidak masuk dalam mekanisme desil itu,” tegasnya.
Nasya menjelaskan, asas keberpihakan pada masyarakat yang membutuhkan adalah wujud nyata keadilan yang harus ditunaikan. Apapun model bantuan yang pemerintah turunkan ke masyarakat, hendaknya mendahulukan atau mengutamakan masyarakat yang membutuhkan.
“Sekali lagi didasarkan pada kondisi riil masyarakat. Saya berharap kepada pimpinan-pimpinan kewilayahan harus memiliki sikap dan spirit yang sama terhadap persoalan penanganan keterbatasan masyarakat ini. Mereka juga diharapkan memiliki peta jelas tentang kondisi riil sehingga upaya pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Nasya membeberkan, informasi yang dirinya peroleh dari aduan masyarakat, Bansos Kota Bogor yang memberikan hanya untuk desil 1-5, bagi saya itu tidak relevan mengacu Kemensos nomor 79 tahun 2025 bahwa bansos desil 1-5 hanya diberlakukan untuk bantuan dari kemensos.
“Karena dikhawatirkan tidak menyeluruh, saya berharap bantuan itu diberikan sesuai dengan kondisi wilayah dan memenuhi rasa keadilan. Utamanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan, mendapatkan bansos dari pemerintah,” pungkasnya.(REK)
