Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Bogor RayaJabarJaDeTaBekKabupaten BogorNasional

Dari Pengendalian Penduduk Menuju Pembangunan Keluarga Inklusif, Transformasi Program KB

×

Dari Pengendalian Penduduk Menuju Pembangunan Keluarga Inklusif, Transformasi Program KB

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BogorInNews – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) menegaskan komitmennya memperkuat fungsi lembaga dengan pendekatan pembangunan keluarga yang lebih inklusif. Program Keluarga Berencana (KB) yang telah berjalan lebih dari lima dekade terus bertransformasi menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Handayani, S.Sos memaparkan, bahwa perubahan kelembagaan ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan penguatan fungsi dan strategi pelaksanaan program.

Example 300x600

“Program-program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana tetap berjalan dengan pendekatan yang lebih inklusif untuk keluarga. Kini diperkuat dengan lima program Quick Win, yaitu GATI, TAMASYA, SIDAYA, SuperApps, dan Genting,” papar Handayani dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Balaidesa Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Senin 6 Oktober 2025 lalu.

Sementara itu, Kepala Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Daman Zuri berharap kegiatan tersebut dapat memberi dampak nyata bagi pembangunan desa. Semoga pertemuan ini ada hasil untuk membangun desa.

“Program KB sudah ada sejak lama. Dulu lagu mars KB selalu diputar setiap pagi. Sekarang sudah tersedia data desa presisi, dan ada banyak masukan dari Kemendukbangga pusat. Ke depan, akan dilakukan koordinasi agar dapat mendata secara total penggunaan alat kontrasepsi, sehingga Gunung Putri menjadi desa berbasis data,” terangnya.

Dari sisi legislatif, Anggota Komisi IX DPR RI, H. Achmad Ru’yat menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah serta perencanaan kehamilan sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.

“Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah wajib dilakukan dan harus dipastikan jangan menikah di bawah umur ideal. Di Jawa Barat, usia minimal menikah 19 tahun,” tegasnya.

Ru’yat menerangkan, pemeriksaan kesehatan pra nikah bukan hanya untuk calon istri, tetapi juga untuk calon suami. Hasil pemeriksaan harus diinformasikan dengan jujur kepada pasangan.

“Ini penting agar keduanya mengetahui kondisi kesehatannya. Bila ada kondisi yang kurang baik, bisa segera diatasi,” terangnya.

Ru’yat menjelaskan, kehamilan juga perlu direncanakan dengan matang. Seorang ibu yang tidak siap hamil akan stres dan cemas, ini bisa berdampak pada perkembangan janin dan memicu stunting.

“Karena itu, walaupun pendekatan Kemendukbangga kini lebih menekankan pembangunan keluarga, persediaan alat kontrasepsi tetap harus tersedia,” jelasnya.

Dari pihak Kemendukbangga/BKKBN,dr. Sofyan Zakaria menekankan pentingnya jaminan akses kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Menurutnya, program KB terbukti efektif menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga.

“Tahun 1970-an, angka fertilitas total (TFR) di Indonesia mencapai 5,1 – artinya satu keluarga rata-rata memiliki lima hingga enam anak. Kini di Jawa Barat rata-rata dua anak per keluarga. Ini berkat peran besar program KB,” terang Sofyan.

Sofyan menambahkan, penggunaan alat kontrasepsi modern di Jawa Barat telah mencapai 63 persen. Program KB memberikan banyak manfaat, seperti mencegah kelahiran yang tidak direncanakan, menghemat biaya hidup, menurunkan risiko kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas perempuan.

“Kami juga mengingatkan pentingnya memilih metode kontrasepsi sesuai kebutuhan. Usia 45 tahun ke atas tidak disarankan menggunakan suntik KB karena berisiko menyebabkan tekanan darah tinggi,” paparnya.

Dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Bogor, Munandar menambahkan, berbagai program pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan stunting.

“Serapan tinggi MBG (Mandiri Berkembang Gotong Royong) menunjukkan pergerakan ekonomi masyarakat melalui koperasi Merah Putih, dapur dashat, dan desa merah putih sebagai pilot project MBG dengan target 500 SPPG,” kata Munandar.

Munandar juga mengatakan, angka stunting di Kabupaten Bogor menurun menjadi 18,9 persen pada Juli lalu. Stunting adalah gagal tumbuh dalam waktu lama. Banyak yang mengira stunting itu pasti pendek, padahal tidak semua anak pendek mengalami stunting.

“Karena itu, kami melakukan pendampingan mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Selain pendampingan gizi dan kesehatan ibu hamil, ditekankan juga pentingnya peran orang tua dalam pengasuhan anak, terutama bagi anak-anak yang mulai memasuki masa remaja,” pungkasnya. (REK)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *