BogorInNews – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menerangkan, bahwa bicara kemiskinan tidak terlepas dari data, keadilan, dan mentalitas. Bahwa kemiskinan hampir menjadi persoalan semua daerah, persoalan kemiskinan di Indonesia kerap kali hanya muncul dalam data, sementara dalam realitanya belum tentu demikian.
“Bicara kemiskinan, persoalan utamanya adalah keadilan dan mentalitas. Selain itu, jika berbicara terkait permasalahan, yang paling penting dan utama adalah data. Masalah data adalah masalah kita. Banyak orang memiliki mentalitas kuat sehingga mampu bertahan dan berhasil dalam hidup. Namun, tidak sedikit juga yang sebaliknya,” ungkap Dedie pada Minggu 07 Desember 2025.
Dedie menjelaskan, bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bisa berbeda dengan penerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Profil penerima bantuan tersebut pun belum tentu termasuk kategori miskin ekstrem.
“Sebagai contoh, di Kota Bogor termasuk 3.000 warga yang secara riil tempat tinggalnya kurang layak. Secara data, mereka bisa masuk ke desil 3 atau 4, namun tidak bisa menerima atau mengakses bantuan, karena mereka dititipkan STNK dan BPKB kendaraan majikannya untuk menghindari pajak progresif atas kendaraan lainnya,” jelasnya.
Dedie menegaskan, dampaknya, saat dilakukan kroscek menggunakan aplikasi Solid untuk menentukan penerima bantuan, mereka tidak dapat menerima bantuan karena terdeteksi memiliki kendaraan. Ilustrasi lainnya, pada saat pandemi Covid-19, pendataan bantuan untuk pelaku UKM juga ditemukan sejumlah warga dengan profesi yang sebenarnya tidak berhak menerima bantuan.
“Data yang berubah dan tidak valid akan berdampak pada pemberian bantuan. Perubahan data tersebut mengubah turunan aplikasi, program, dan kegiatan, sehingga tidak lagi tepat dalam menyasar orang yang memerlukan bantuan. Persoalan yang dihadapi bisa jadi adalah miskin secara mentalitas,” tegas Dedie.(REK)
