BogorInNews – Komisi IV DPR RI meninjau Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) Medan dan berdiskusi permasalahan perizinan, kebijakan penangkapan ikan dan lainnya pada Kamis 10 April 2025. Hasilnya komisi IV DPR RI sedih melihat kondisi PPSB Medan yang sangat bau dan kumuh.
Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari menuturkan, dirinya dan anggota Komisi IV DPR RI lainnya meninjau PPSB Medan. Dirinya meninjau langsung sarpras pelabuhan, kemudian dilanjutkan diskusi permasalahan perizinan, kebijakan penangkapan ikan dan lain-lain. Melihat langsung kondisi PPSB Medan yang sangat bau dan kumuh.
“Kami sedih melihat kondisi PPSB Medan yang bau dan kumuh, layak dibangun secepatnya. Mengingat dermaga ini dibangun 50 tahun lalu. Saat ini ada empat pelabuhan perikanan di Indonesia yang masuk dalam program revitalisasi dan membutuhkan anggaran sebesar Rp1,2 Triliun,” ungkap Endang kepada wartawan.
Endang memaparkan, selain itu angka produksi perikanan di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan drastis dari 701.341,21 ton pada tahun 2023, menjadi 410.212,94 ton pada tahun 2024, atau setara dengan penurunan sebesar 41,5%. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala struktural dan lingkungan yang perlu segera diatasi melalui kebijakan yang adaptif dan inklusif.
“Permasalahan utama yaitu dengan overfishing dan degradasi sumber daya ikan, perubahan iklim dan cuaca ekstrem, sulitnya akses perizinan melalui Online Single Submission (OSS), persaingan tidak sehat antara nelayan kecil dan industri besar, maraknya Impor ikan yang tinggi menekan harga produk lokal, sehingga merugikan nelayan tradisional,” paparnya.
Endang menjelaskan, sehingga ada dampak ekonomi, yaitu penurunan Pendapatan nelayan yang bisa meningkatkan angka kemiskinan pada masyarakat di daerah pesisir, menurunnya kontribusi terhadap PDRB Daerah.
“Sektor perikanan semakin berkurang kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara,” jelasnya.
Sementara itu, mantan menteri KKP Rokhmin Dahuri meminta Perindo bekerja secara profesional dan rasional terkait pungutan restibusi.
“Jangan hanya kutip retribusi, giliran sampah berserakan diserahkan ke PPS Belawan. Sebagai negara pemilik pantai terpajang kedua di dunia setelah Francis, Indonesia hanya memiliki tujuh PPSB padahal seharusnya sudah ada 30 pelabuhan. Menurut PBB, satu keluarga nelayan dikatakan sejahtera jika telah memiliki penghasilan minimal Rp7,5 juta rupiah perbulan,” terangnya.
Ditempat yang sama, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Mansyur mengatakan saat ini pelabuhan perikanan Belawan akan tergenang air pasang sebanyak tiga kali satu tahun.
“Sehingga kami sangat berharap pelabuhan ini segera direvitalisasi apalagi sudah lama direncanakan melalui program pinjaman luar negeri,” ungkapnya.
Plt. Dirjen Perikana Tangkap, Lotharia Latif mengatakan, harga alat PMS sudah turun atau sekitar Rp9 juta per unit.
“PMS itu dibutuhkan untuk mengikuti standart penangkapan agar ikan yang ditangkap nelayan bisa masuk pasaran internasional,” tuturnya.
Diketahui, sebanyak 16 orang anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PPSB Medan dan melakukan peninjauan ke dermaga serta dengar pendapat dengan nalayan dan stakeholder yang hadir.(REK)
