BogorInNews – Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) sekaligus Ketua Satgas Judi Online Hadi Tjahjanto yang menyebut bahwa Kota Bogor menjadi kota kedua dengan jumlah pejudi daring terbanyak dengan nilai transaksi Rp 612 miliar, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari langsung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online untuk menyusun solusi dan pencegahan berbagai bentuk modus judi online atau daring di masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bahkan, Hery mengaku kaget dan menyesalkan terkait fenomena nasional judi online ini, termasuk Kecamatan Bogor Selatan yang menjadi kecamatan dengan jumlah penjudi daring terbanyak, sebanyak 3.720 orang dan transaksi Rp 349 miliar.
“Ya, langkah awal kami sudah berkoordinasi di Pemkot Bogor untuk menyusun inisiasi membentuk Satgas Judi Online dan Surat Edaran (SE) kepada seluruh ASN dan masyarakat mengenai bahaya dan larangan judi online dengan berbagai modus bentuknya,” ungkap Hery kepada wartawan pada Rabu 26 Juni 2024.
Hery memaparkan, dirinya memahami fenomena nasional ini tengah menjadi perhatian dari pemerintah pusat hingga ke lingkup perkotaan, termasuk di Kota Bogor. Tetapi sekarang yang penting, Pemkot Bogor menyusun solusi-solusi terutama pencegahan, melalui edukasi, sosialisasi, kampanye masif.
“Tentunya sambil paralel berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait data fakta dan pedoman nasional penanganannya. Satgas Judi Online ini melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, baik langsung maupun tidak langsung. Diskominfo, Disdukcapil, DP3A, Disdik, Inspektorat, Satpol PP, kecamatan sampai dengan ke tingkat RW, MUI, koordinasi dengan Forkopimda, tokoh agama, masyarakat, pemuda dan lainnya,” terangnya.
Sementara itu, Camat Bogor Selatan Irman Khaeruddin memaparkan, dirinya pertama kaget dan prihatin dengan data yang dirilis itu. Yang jelas pihaknya belum mengetahui validasi datanya.
“Makanya dikonferensi pers kabarnya kami akan dipanggil dan diberi datanya. Nanti kita lihat dulu seperti apa. Kalau tidak salah Pemkot Bogor hari ini akan melayangkan surat ke PPATK untuk minta data valid terkait hal tersebut,” paparnya.
Irman menjelaskan, jadi pihaknya belum bisa berkomentar apa-apa terkait data yang dirilus oleh Menko Polhukam. Untuk profesinya berbagai macam, karyawan swasta, buruh harian lepas pun banyak.
“Lebih pada sektor swasta saya lihat, nanti data lengkapnya kita lihat. Hari ini menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan kami seperti apa, yang jelas kami lebih kepada mitigasi. Pertama, di internal kami, paling kami akan melakukan imbauan dan seruan ke masyarakat judi online ini. Saya berharap masyarakat Bogor Selatan bisa terbebas dari judi online,” jelasnya.
Irman menekankan, jadi pelajaran juga bagi pihaknya karena judi online kan tidak tahu pasti orang itu main atau tidak. Paling yang bisa dilihat itu dampaknya. Untuk Bogor Selatan dirinya belum melihat laporan terkait judi online ini, disamping beberapa waktu lalu ada yang tertangkap di salah satu wilayah Bogor Selatan.
“Tapi hal-hal lain saya berkoordinasi dengan bu Kapolsek dan Danramil, kami meneliti seperti apa terkait judi online ini. Yang jelas tindak lanjut awal, kami memberi seruan atau imbauan ke masyarakat terkait judi online. Ya, yang bikin kaget saya itu Rp349 miliar di Bogor Selatan. Tapi disatu sisi, kami juga belum tahu apa itu sudah valid Bogor Selatan di 16 kelurahan ini. Karena rata-rata mata pencahariaannya lebih banyak buruh harian lepas dan sektor swasta,” terangnya.
Irman menambahkan, dibandingksn dengan daerah lain ada 7 kecamatan terbesar, di Bogor Selatan disebutkan pelakunya 3.000 sekian tapi nilainya fantastis. Yang lain pelakunya lebih banyak, tapi nilainya lebih kecil.
“Makanya butuh penelitian lebih lanjut, saya juga belum bisa bicara apa-apa sebelum ada datanya yang memang valid dan nanti tindak lanjutnya seperti apa. Tetap harus menunggu instruksi pimpinan,” pungkasnya.(REK)
