BogorInNews – Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menggelar kegiatan ‘Rame-Rame Pasar Hijau Kota Bogor’ di Dieu Geura Arts and Community Space, Kecamatan Bogor Tengah pada Sabtu (26/9/2026). Kegiatan ini dihadiri jajaran perangkat daerah Kota Bogor diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi (Bapperida), akademisi, pelaku usaha bidang pangan, komunitas hingga masyarakat umum.
Diketahui, kegiatan ini menjadi ruang temu multipihak untuk memperkuat sistem pangan perkotaan di Kota Bogor yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian di Kota Bogor beberapa tahun terakhir ini adalah tingginya pemborosan pangan.
Riset KRKP pada tahun 2026, sisa pangan Kota Bogor mencapai 82,71 ton per hari dari rumah tangga, 10,12 ton per hari dari kafe, 10,37 ton per hari dari penyelenggaraan makan bergizi gratis di sekolah, 5,57 ton per hari dari hotel dan 5,39 ton per hari dari restoran. Kemudian United Nations Environment Programme (UNEP) mencatat bahwa timbunan sampah makanan Kota Bogor pada 2022 mencapai 55 kilogram per kapita per tahun.
“Persoalan pangan kota tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pihak atau satu sektor saja. Kami membutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan pengetahuan, kebijakan, pelaku usaha dan konsumen. Semangatnya adalah ‘rame-rame’ yang mana kami bekerja bersama untuk membangun sistem pangan Kota Bogor yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” ungkap Project Manager Pangan Kota Kita, KRKP, Wahyu Ridwan Nanta.
Wahyu memaparkan, mengatasi persoalan pangan dapat dimulai dari keluarga atau rumah tangga, dan dapat dilakukan secara kolektif oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.
“Salah satu gerakan kolektif yang telah didorong oleh pemerintah Kota Bogor adalah ASINAN BOGOR, yaitu gerakan aksi sadar kurangi pangan berlebih di Kota Bogor,” terangnya.
Sementara itu, Dosen Sekolah Vokasi IPB University, Widya Hasian Situmeang menuturkan, Kota Bogor sendiri menghadapi berbagai tantangan sistem pangan yang semakin kompleks. Sebagian besar pasokan pangan masyarakat berasal dari luar wilayah kota, sementara ruang atau lahan produksi pangan di dalam kota terus menghadapi tekanan alih fungsi lahan.
“Kota Bogor hanya memiliki daya beli, dan tidak memiliki daya untuk memproduksi pangan. Di sisi lain, persoalan pemborosan pangan juga menjadi tantangan penting, terutama bagi perempuan. Perempuan menjadi food keeper, yang bertugas memilih jenis pangan, mengatur menu, membeli pangan, menyiapkan makanan di piring keluarga, hingga menangani sisa/limbah pangan,” jelas Widya.
Ditempat yang sama, Founder Salam Rancage, Aling Nur Naluri Widianti membeberkan, bisnis hijau sangat sulit bertahan lama dan bahkan tidak menguntungkan bagi sebagian besar pelaku usaha pangan. Tetapi dirinya optimis bahwa Bogor secara ekosistem sangat mendukung ekonomi hijau.
“Dimana pemerintah daerah, pelaku usaha pangan, serta masyarakatnya sudah mulai tereduksi dengan tren konsumsi pangan yang lebih organik dan hijau,” tuturnya.
Kegiatan ini juga menjadi ruang bertemunya pelaku usaha dengan konsumen yang mulai sadar untuk menuju sistem pangan yang lebih berkelanjutan serta ikut menghargai praktik baik yang dilakukan pelaku usaha. Selain memperkenalkan produknya, para pelaku usaha dapat memperoleh umpan balik langsung dari konsumen mengenai produk dan praktik bisnis mereka.(REK)
