BogorInNews – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Bogor bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bogor dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor pada Rabu 16 Juli 2025 siang. Langkah ini dilakukan Fraksi PAN DPRD Kota Bogor agar generasi muda terutama masyarakat kurang mampu tidak putus sekolah.
Diketahui, kunjungan jajaran Fraksi PAN DPRD Kota Bogor diawali ke Kantor PGRI Kota Bogor, kemudian ke Kantor Disdik Kota Bogor yang disitu juga berada sekretariat BMPS Kota Bogor.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima mengatakan, Fraksi PAN DPRD Kota Bogor bersilaturahmi dengan PGRI dan Dinas Pendidikan, pihaknya melakukan diskusi dan mencari solusi memastikan siswa baru terutama dari masyarakat tidak mampu itu tidak ada yang putus sekolah.
“BMPS kita tahu Badan Musyawarah Perguruan Swasta dan PGRI juga mempunyai lembaga pendidikan swasta yang banyak, tapi kami mengajak bicara agar sama-sama membuka ruang kemudahan untuk mereka (masyarakat). Tentunya sambil juga kami mendengar keluhan dari beliau-beliau yang mengelola pendidikan swasta ini,” tutur Safrudin kepada wartawan.
Safrudin memaparkan, pointnya menurut dirinya tidak ada masalah bagi mereka, dahulu pernah dengan misalnya ada nya kesulitan membayar segala macam, tapi pihaknya juga bisa mengecek langsung ke lapangan.
“Pada intinya ini sesuatu yang positif karena kami juga mendengar masukan-masukan bahwa ada banyak keluhan yang di sampaikan dalam kaitan pengelolaan sekolah. Jangan sampai mereka warga tidak mampu itu tidak bisa sekolah, BMPS ini wadah musyawarah perguruan swasta mereka wadahnya para sekolah swasta, PGRI sendiri juga punya yayasan sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Bendahara Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Hj. Hakanna mengatakan, intinya banyak yang disampaikan kepada Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, tentunya ini menjadi perhatian khusus untuk Pemkot Bogor agar bisa merealisasikan. Tentunya kami di sini mendorong sebagai wakil rakyat, memastikan tidak ada anak anak yang putus sekolah dan bisa bersekolah, bentuknya nanti seperti apa yang tidak mampu ini harus cepat mendapatkan pendidikan yang layak.
“Tadi masukan juga, minta klasifikasi mana penerima manfaat yang tepat agar masyarakat yang tidak mampu juga mendapat pendidikan. Tentunya dengan klasifikasi kategori nya seperti apa. Jadi tadi ada masukan dari BMPS, nanti di klasifikasi lagi penerima manfaatnya. Kami akan berkomitmen tentunya untuk memajukan masyarakat Kota Bogor salah satunya yang penting adalah di bidang pendidikan,” jelas Hakanna.
Ditempat yang sama, Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Achmad Rifky Alaydrus memaparkan, intinya PAN Kota Bogor satu semangat untuk masyarakat Kota Bogor, agar masyarakat bisa melanjutkan pendidikannya secara adil di Kota Bogor.
“Kami dari fraksi PAN berupaya mengambil beberapa masukan masukan dari pihak swasta dan PGRI. Jadi kondisinya untuk sekolah sudah cukup, tetapi tinggal bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi subsidi untuk masyarakat tidak mampu,” tegas dewan dapil Bogor Barat ini.
Rifky memaparkan, mungkin dari Komisi IV DPRD Kota Bogor akan memperjuangkan dan dari fraksi PAN akan mencoba mengusulkan Perda yang mungkin nanti di sepakati oleh Bapemperda.
“Intinya kami semangat untuk masyarakat Kota Bogor agar mendapatkan pendidikan yang layak, adil, baik dan bisa mendapatkan pendidikan yang gratis untuk masyarakat yang tidak mampu,” jelasnya.
Anggota fraksi PAN DPRD Kota Bogor lainnya, Karina Soerbakti menuturkan, tadi masih berdiskusi pastinya, masih bertukar pikiran saja dengan pihak perguruan swasta, belum ada keputusan. Karena semua itu harus di kolaborasi dari begitu banyak stakeholder.
“Kami juga tadi saling sharing masalah isu nya seperti apa,” pungkasnya.(REK)
