BogorInNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Bagian Hukum Setda Kota Bogor meluncurkan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) 5.0 di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor pada Selasa 30 Juli 2024. Peluncuran ini merupakan bagian dari kemajuan pelayanan hukum di kota hujan dari yang dulunya JDIH 1.0 hingga sekarang JDIH 5.0.
Kabag Hukum Setda Kota Bogor Alma Wiranta mengatakan, ini adalah upaya agar kedepannya produk hukum semakin mudah diakses oleh masyarakat. JDIH akan lebih baik dan lebih mudah, karena sudah banyak perubahan termasuk agar bisa diakses lewat aplikasi android.
“Menjelang pemilihan kepala daerah ini, kami harus memberikan informasi yang aktual, yang lebih mengedepankan literasi hukum yang terpercaya,” terang Alma.
Alma melanjutkan, selain itu informasi menjadi lebih interaktif karena bisa diakses 24 jam. Masyarakat pun bisa langsung mendownload perda atau perwali yang diinginkan.
“Dalam JDIH ini ada 270 perda lalu perwali kurang lebih 800. Serta ada sekitar 300 surat keputusan wali kota,” tuturnya.
Alma menjelaskan, JDIH yang baru ini diharapkan bisa mampu memberikan informasi yang baik dan benar. Selain itu bisa membantu masyarakat terhindar dari hoax dan berita bohong soal hukum.
“Jadi mudah-mudahan JDIH Kota Bogor 5.0 bisa menjadi yang terdepan, menjadi role model untuk kota-kota di Indonesia. Itu menjadi harapan kami,” pungkasnya.(REK)
