BogorInNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menggelar kegiatan Sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan dan Pembentukan Multi-Stakeholder Forum (MSF) Pangan Kota Bogor di Auditorium Bima Arya, Perpustakaan Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah pada Selasa 27 Mei 2025. Acara ini menjadi langkah konkret dalam menjawab tantangan ketahanan pangan di tengah pesatnya urbanisasi dan meningkatnya jumlah penduduk.
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran ‘Aksi Sadar Kurangi Pangan Berlebih Kota Bogor (ASINAN BOGOR)’ yang disusun bersama pemangku kepentingan sejak Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan membangun kesepahaman lintas sektor terhadap isu food loss dan food waste, serta mendorong terbentuknya forum multipihak pangan yang berkelanjutan.
Acara dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari DKPP Provinsi Jawa Barat, Badan Pangan Nasional, dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP).
Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil menyatakan, pihaknya sangat mendukung, karena ini adalah aksi, usaha-usaha yang berorientasi pada pemeliharaan lingkungan dan pengurangan limbah.
“Ya, tentunya kami dari DPRD Kota Bogor sangat mendukung hal ini,” ungkap Adit.
Sementara itu, Sekretaris DKPP Kota Bogor Drh. Wina menekankan, bahwa Indonesia merupakan penghasil food waste terbesar ke-2 setelah Arab Saudi. Kerugiannya luar biasa, mencapai triliunan dan harus dicegah.
“Ya, ini merupakan masalah yang serius, kami perlu kerja sama lintas sektoral, kolaborasi pentahelix agar kebutuhan pangan Indonesia tercukupi,” terang Wina.
Ditempat yang sama, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Bogor, H. Soni Gumilar menuturkan, Aksi Sadar Kurangi Pangan Berlebih (ASINAN) Bogor merupakan sebuah benchmark, meletakkan fondasi bahwa pemerintah Kota Bogor akan melakukan kegiatan upaya selamatkan pangan.
Perwakilan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Soepriati memaparkan, bahwa data dari Bapanas (2021) menunjukkan bahwa food loss dan waste Indonesia mencapai 115-184 kilogram/kapita/tahun.
“Urgensi kami untuk menyelamatkan pangan merupakan amanat dalam SDGs dan RPJMN, yakni mengurangi 50% food waste per kapita di tahun 2030,” paparnya.
Dari perspektif daerah, Eri Koswara perwakilan DKPP Provinsi Jawa Barat menambahkan, baru ada 6 kabupaten/kota di Jawa Barat yang memiliki surat edaran aksi penyelamatan pangan yaitu Kabupaten Bogor, Kota Cirebon, Sukabumi, Cimahi, Kota Bogor dan Bupati Bekasi.
Sementara itu, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), David Ardhian menekankan, pentingnya kolaborasi, tanpa forum multipihak, kolaborasi lintas sektoral dan lintas kelompok, gerakan ini akan berhenti pada dimensi yang normatif saja. Membangun forum multipihak merupakan sebuah katalisator perubahan yang signifikan.
“Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk forum multipihak pangan yang menjadi wadah koordinasi dan inovasi lintas sektor, serta melahirkan kebijakan dan program aksi nyata penyelamatan pangan untuk Kota Bogor yang berkelanjutan dan tangguh,” pungkasnya.(NDI)
